Di Balik Deal Tarif 19% Tembaga, Ada yang Lebih Menakutkan
Publik sibuk membahas tarif tembaga 19% yang berhasil dihapuskan Amerika Serikat terhadap Indonesia. Tapi satu klausul lain justru lebih strategis dan berdampak jangka panjang: komitmen Indonesia untuk tidak membatasi transfer data lintas batas negara.
Dengan kata lain, Indonesia kini mengizinkan data masyarakat dan korporasi diproses dan disimpan di luar negeri, termasuk di AS.
Sebelumnya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan regulasi Kominfo menekankan pentingnya penyimpanan data di dalam negeri, demi menjaga kedaulatan dan keamanan. Namun, perjanjian ini membatalkan prinsip itu---atas nama investasi dan perdagangan.
Padahal, dalam dunia digital, data adalah sumber daya strategis, setara dengan minyak dan logam langka.
Dampak Langsung terhadap Teknologi
Cloud asing makin dominan
Perusahaan seperti AWS, Microsoft, dan Google kini bisa mengelola data warga RI tanpa harus membangun pusat data di Indonesia.
Startup lokal terancam
Mereka tidak punya akses ke cloud lintas negara yang murah dan cepat seperti kompetitor asing, tapi tetap harus patuh pada regulasi lokal yang kini semakin longgar.
Kedaulatan keamanan siber goyah
Data kesehatan, finansial, pendidikan, dan kependudukan bisa beredar di luar yurisdiksi nasional.
Dampak terhadap PDB: Pertumbuhan atau Ketergantungan?
Di sisi lain, data lintas batas bisa mempercepat aliran investasi digital:
Multinasional masuk lebih mudah, tanpa harus repot membangun infrastruktur data lokal.
E-commerce dan fintech global bisa ekspansi, mempercepat transaksi lintas negara.
Nilai ekspor digital RI bisa naik, terutama di bidang jasa digital dan outsourcing.
Namun ini menciptakan efek "kolonialisme digital baru". Kita menghasilkan data, mereka yang memproses dan menjualnya kembali... dengan nilai tambah tinggi.
Apa Kata Para Ahli?
Laporan McKinsey 2024 menyebut bahwa liberalisasi data lintas batas dapat menaikkan PDB negara berkembang hingga 1,5%. Tapi itu jika negara punya posisi tawar kuat dan sistem perlindungan data yang tangguh.
Tanpa itu? Negara hanya menjadi ladang panen data mentah.
Peluang atau Perangkap?
Jika Indonesia mampu membangun ekosistem teknologi yang kuat, keputusan ini bisa mendorong pertumbuhan digital dan efisiensi.
Tapi jika tidak hati-hati, ini akan memperparah ketergantungan teknologi dan ekonomi pada raksasa digital asing.
Dari Perspektif Developer Lokal
Sebagai praktisi yang mengembangkan sistem untuk pemerintahan dan masyarakat, saya khawatir. Sebab, banyak sistem kita belum punya standar enkripsi, audit, dan integritas data yang kuat. Jika data keluar, siapa yang menjamin keamanannya?
Referensi:
Artikel menjelaskan isi perjanjian RI-AS, termasuk izin transfer data lintas negara.
AS Bakal Kelola Data Pribadi WNI usai Kesepakatan Dagang
6 Kewajiban RI ke AS Usai Deal Tarif 19%: Transfer Data-Pasok Tembaga
.